Oleh : Sunarsip
PEMERINTAH dan kongres Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan terkait dengan kenaikan pagu utang pemerintah dari 14,3 triliun dolar AS, menjadi 16,4 triliun dolar AS (naik sebesar 2,1 triliun dolar AS). Sebagai kompensasi atas persetujuan tersebut, Kongres juga meminta agar dalam 10 tahun ke depan pemerintah harus mengurangi defisit fiskal sebesar 2,1 triliun dolar AS.
Sehubungan dengan disetujuinya kenaikan pagu utang tersebut, jumlah utang AS saat ini sudah di atas 100 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini mengingat, begitu kesepakatan terjadi, utang Pemerintah AS langsung meningkat 400 miliar dolar AS pada Selasa, 3 Agustus, dan akan terus naik bertahap selama 18 bulan ke depan. Dengan adanya utang baru ini, kini total utang AS menjadi 14,58 triliun dolar AS, yang berarti melampaui PDB tahun 2010 sebesar 14,53 triliun dolar AS.
Kini, AS masuk kelompok negara berutang besar, seperti Jepang dengan utang yang telah mencapai 229 persen dari PDB, Yunani (152 persen), Jamaika (137 persen), Lebanon(134 persen), Italia (120 persen), Irlandia(114 persen), dan Islandia (103 persen). Padahal; konsensus global tentang batasan utang pemerintah menyatakan bahwa utang pemerintah di anggap aman bila rasionya terhadap PDB tidak melebihi 60 persen.
Keputusan untuk menaikkan pagu utang memang harus diambil bila AS tidak ingin mengalami risiko gagal bayar (default) atas utang yang telah jatuh tempo. Ini mengingat sejak 2 Agustus 2011, AS tidak memiliki uang yang memadai untuk membiayai pengeluaran negara jika utang tidak ditambah.Namun, sekalipun kesepakatan ini telah berhasil diambil, tetap saja persoalan utang AS ini berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari, Bagaimana penjelasannya?
Pertama, perlu diketahui bahwa proses terjadinya pembengkakan utang AS ini telah terjadi sejak lama. Pembengkakan utang AS ini sejatinya merupakan akibat dari pilihan kebijakan fiskal yang dijalankan sejak presiden George W Bush. Ketika Bush mulai memerintah pada 2001, posisi utang Pemerintah AS baru 5,77 triliun dolar AS. Tetapi, pada akhirnya pemerintahannya (akhir 2008), posisi utang pemerintah mencapai 9.99 triliun dolar. Dengan kata lain, selama dua kali periode pemerintahan Bush, utang Pemerintah AS bertambah sekitar 4,22 triliun dolar AS.
Membengkaknya utang AS tersebut disebabkan Bush lebih memilih kebijakan defisit fiskal melalui peningkatan pajak secara intensif, khususnya bagi korporasi dan masyarakat kelas menengah ke atas. Bush lebih memilih memberikan keringanan pajak untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi korporasi untuk meningkatkan produksinya dan masyarakat kelas menengah untuk mendorong konsumsi. Akibat pilihan kebijakan ini, defisit fiskal mengalami peningkatan yang akhirnya harus dibiayai dengan utang.
Sayangnya, setelah kekalahan Bush pada pemilihan presiden 2008, Obama tak lantas mengubah kebijakan Bush tersebut. Bahkan akibat kekalahah Partai Demokrat (partainya Obama) dalam pemilihan anggota senat awal 2011, Obama kini justru memilih kompromi dan tak mau membahas isu pajak karena desakan Partai Republik yang antipajak. Padahal, penerimaan pajak saat ini merupakan kekuatan utama untuk menyehatkan kembali perekonomian AS. Ini mengingat, dalam 10 tahun terakhir ini, warga terkaya AS mengalami peningkatan pendapatan hingga 18 persen. Kondisi ini dinilai tidak sehat karena menyebabkan kesenjangan, sementara pembengkakan defisit fiskal harus dibiayai dengan utang yang ditanggung seluruh rakyat.
Kedua, adalah masalah efektivitas penggunaan dana hasil utang untuk menggerakkan perekonomian. Fakta menunjukkan bahwa akibat tidak adanya keberanian Obama untuk mengubah kebijakan yang telah dibuat Bush dan Partai Republik, kini dalam 2,5 tahun pemerintahannya, Obama telah membuat kenaikan utang secara signifikan. Selama pemerintahan Obama, utang Pemerintah AS meningkat sebesar 4,59 triliun dolar AS menjadi 14,48 triliun dolar, serta berpeluang menjadi 16,4 triliun dolar (sesuai pagu utang baru).
Kenaikan utang sebesar 4,59 triliun dolar tersebut terutama digunakan untuk membiayai program stimulus ekonomi, dana talangan untuk sektor keuangan, program jaminan sosial, dan pembiayaan program stimulus ekonomi lainnya. Selain itu, dana juga untuk membiayai perang di Afghanistan yang menelan biaya 1,7 triliun dolar AS. Tetapi, dapat kita saksikan bahwa program stimulus ekonomi yang dijalankan Obama tidak berjalan efektif. Ekonomi AS tetap menghadapi tingginya angka pengangguran (di atas 9 persen) dan ancaman terjadinya resesi kembali.
Ketiga, karena kesepakatan pagu utang dinilai jauh dari yang diharapkan, respons pasar pun justru kini skeptis. Indikasi skeptisisme ini dapat dilihat dari jatuhnya pasar keuangan pada minggu lalu. Nilai saham perusahaan global sebesar sebesar 2,5 triliun dolar "menguap" karena investor mengkhawatirkan prospek ekonomi global pasca kesepakatan utang AS tersebut dan semakin meluasnya masalah utang di Eropa. Di Indonesia, IHSG juga mengalami koreksi tajam akibat situasi bursa saham global. Pada Jum'at, 5 Agustus, IHSG anjlok 200,44 poin ke level 3.921,64.
Hanya berselang dua hari sejak kesepakatan kenaikan pagu utang AS terjadi, lembaga pemeringkat (rating) internasional Standard & Poor's (S&P) yang terkenal konservatif dalam memberikan peringkat utang, juga menurunkan (downgrade) peringkat surat utang AS, dari sebelumnya AAA menjadi AA+ dengan outlook negatif. Penurunan peringkat ini merupakan yang pertama sejak S&P memperhatikan surat utang AS pada 1917. Menurut S&P, seharusnya AS memangkas anggaran hingga 4 triliun dolar AS (bukan 2,1 triliun), tidak hanya melalui pengeluaran tetapi juga melalui peningkatan penerimaan pajak. Sayangnya, hal itu tidak terjadi dalam kesepakatan antara pemerintah dan Kongres AS.
Kini, sejumlah pihak membicarakan dampak penurunan peringkat utang AS ini. Pasar diperkirakan akan membuang obligasi AS jika investor meminta pembelian obligasi berkode AAA. Dan, bila keguncangan ini terjadi, hal itu bisa memukul pasar global dalam tempo yang cukup lama. Nah, disinilah potensi bom waktu utang AS ini dapat membahayakan ekonomi AS dan dunia.
Kondisi ini tentunya perlu di antisipasi oleh Indonesia sebagai salah satu remarkable emerging market, Indonesia diperkirakan akan menjadi tempat pelarian dana-dana jangka pendek dari luar negeri, khususnya dari AS dan Eropa. Namun, bila tidak ada upaya untuk menciptakan suatu insentif agar dana-dana tersebut bertahan lebih lama di Indonesia, masuknya dana-dana asing ini tidak akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Bahkan, dalam kondisi tertentu, bisa menciptakan ketidakstabilan pasar keuangan bila suatu saat dana tersebut ditarik keluar dari Indonesia.
Tidak hanya itu, antisipasi juga perlu dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya dampak negatif akibat situasi di AS tersebut. Pengalaman pada 2008 lalu perlu menjadi pelajaran, yang ternyata krisis AS justru memberikan dampak negatif yang lebih besar, seperti ditunjukkan dengan anjloknya pasar keuangan serta nilai perdagangan luar negeri kita. Semoga upaya antisipasi telah dipersiapkan secara baik oleh para pemegang otoritas ekonomi kita.
Source: Harian Republika, Senin 8 Agustus 2011
